TIMIKA, Partttimenews.com – Hujan tidak menyurutkan langkah puluhan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRK Mimika, Senin (31/8/2026).
Massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa/i Mimika Se-Indonesia tersebut membawa 27 tuntutan dalam aksi yang mengangkat tema “Usut Tuntas Pelanggaran HAM se-Tanah Papua.”
Aksi berlangsung di tengah guyuran hujan. Meski demikian, mahasiswa tetap bertahan untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan yang dinilai masih terjadi di Papua, khususnya di Kabupaten Mimika.
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, hadir menemui massa aksi dan menyatakan bahwa DPRK Mimika terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Menurut Primus, mahasiswa memiliki posisi penting sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Karena itu, aspirasi mahasiswa tidak semestinya dipandang sebagai bentuk hujatan, tetapi sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Ini adalah lembaga kalian. Apa yang kalian sampaikan adalah hal yang benar. Mahasiswa adalah kontrol pemerintah yang harus bisa mengontrol pemerintah. Kami tidak bisa berjalan sendiri,” kata Primus di hadapan massa aksi.
Ia menegaskan, DPRK tidak dapat menjalankan tugasnya sendiri tanpa keterlibatan masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari kelompok yang aktif menyuarakan kepentingan rakyat.
Primus juga mengapresiasi mahasiswa yang tetap bertahan menyampaikan aspirasi meskipun hujan mengguyur lokasi aksi.
“Kalau teman-teman mahasiswa percaya bahwa aspirasi yang ada ini penting, mari kita kawal sama-sama,” ujarnya.
SOROTI MARAKNYA PEMBUNUHAN DI MIMIKA
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius dalam penyampaian aspirasi mahasiswa adalah kondisi keamanan di Kabupaten Mimika.
Primus menyoroti masih terjadinya kasus pembunuhan dan kekerasan di wilayah tersebut. Menurutnya, persoalan kekerasan tidak cukup hanya dilihat dari sudut pandang bahwa masyarakat Papua menjadi korban kekerasan dari pihak luar.
Ia juga mengingatkan adanya kekerasan yang terjadi antarsesama masyarakat Papua.
“Hari ini kita Papua dengan Papua saling membunuh. Kita menyatakan bahwa orang dari luar membunuh kita. Tetapi hari ini secara tidak sadar kita juga saling membunuh,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Primus di tengah keresahan mahasiswa yang mempertanyakan kondisi keamanan di Mimika.
Ia menilai situasi tersebut harus segera dihentikan. Pemerintah bersama aparat keamanan dinilai perlu mengambil langkah nyata agar kasus kekerasan dan pembunuhan tidak terus berulang.
Primus menyatakan akan melakukan pembicaraan bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk membahas persoalan tersebut.
“Besok saya akan duduk bersama dengan bupati, Kapolres, Dandim, dan semua yang punya kepentingan di sini. Semua hal ini kita hentikan. Tidak boleh lagi terjadi hal-hal seperti ini,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan masih terjadinya pembunuhan di tengah keberadaan pemerintah dan aparat keamanan dengan sumber daya serta anggaran yang cukup besar.
“Sangat disayangkan pemerintah di kabupaten begitu banyak, aparat Polri atau keamanan yang begitu banyak, anggaran yang begitu besar, tapi kita masih melihat pembunuhan terjadi,” ujarnya.
DPRK SIAP KAWAL 27 TUNTUTAN MAHASISWA
Selain persoalan keamanan, 27 tuntutan yang disampaikan mahasiswa mencakup berbagai persoalan, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, hak masyarakat adat, lingkungan, konflik hingga persoalan hak asasi manusia (HAM).
Mahasiswa antara lain menyuarakan tuntutan terkait pendidikan gratis, perhatian terhadap pengangguran Orang Asli Papua (OAP), kejelasan dan perlindungan upah buruh, perlindungan hak masyarakat adat, penghentian eksploitasi sumber daya alam, serta penyelesaian berbagai konflik yang terjadi di Mimika dan Tanah Papua.
Mahasiswa juga menyampaikan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta meminta pemerintah lebih memprioritaskan kebutuhan pendidikan masyarakat Papua.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Primus meminta agar komunikasi antara mahasiswa dan DPRK Mimika terus dibangun. Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti setelah aksi berakhir.
“Saya setia menunggu kalian. Kalau saya mau lari, saya tidak mungkin hadir di sini. Tetapi saya dengar mahasiswa mengadakan demo, saya datang,” katanya.
Menurut Primus, kehadiran mahasiswa di gedung DPRK merupakan bagian dari proses demokrasi sekaligus bentuk kontrol masyarakat terhadap pemerintah.
Ia pun menyatakan kesiapan DPRK Mimika untuk bersama-sama mengawal aspirasi mahasiswa yang telah disampaikan dalam aksi tersebut.
Aksi yang berlangsung di tengah hujan itu menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan 27 tuntutan sekaligus menjadi momentum bagi DPRK Mimika untuk merespons keresahan masyarakat, terutama terkait persoalan keamanan dan maraknya kasus pembunuhan di daerah tersebut.
Primus menyatakan persoalan keamanan tersebut akan dibawa ke dalam pembahasan bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan.
“Tidak boleh lagi terjadi hal-hal seperti ini,” tegasnya.
