ACEH TENGGARA, PartTimeNews.Com – Ribuan guru tingkat TK, SD, dan SMP di Kabupaten Aceh Tenggara didera keresahan mendalam. Hingga akhir Agustus 2026, Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi yang menjadi hak mereka tak kunjung cair tanpa alasan yang jelas.
Kondisi ini memicu gelombang desakan dari para tenaga pendidik. Mereka menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) segera memberikan penjelasan transparan mengenai penyebab keterlambatan serta kepastian jadwal pencairan.
Isu Data Rusak Pasca Mutasi Pejabat GTK
Keresahan para guru makin memuncak seiring berhembusnya isu miring di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa data TPG mengalami gangguan serius pasca adanya mutasi pejabat di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).
Informasi yang dihimpun di lapangan mengindikasikan adanya dugaan kerusakan data yang sebelumnya telah dikelola secara rapi. Perubahan struktural pada posisi Kepala Bidang (Kabid) GTK disebut-sebut berdampak langsung pada mandeknya proses administrasi pencairan dana.
Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan maupun pengelola data TPG setempat belum memberikan klarifikasi resmi untuk membantah atau membenarkan isu liar tersebut.
Guru Tuntut Transparansi Pemda
Ketidakpastian ini membuat para guru merasa digantung. Mereka mendesak pihak berwenang untuk tidak menutup-nutupi masalah yang sebenarnya terjadi.
“Kami hanya minta kejelasan dan keterbukaan dari dinas. Apakah benar data kami bermasalah? Apa penyebab utamanya, siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya, dan yang paling penting, kapan hak kami dicairkan? Kami butuh uang itu untuk kebutuhan hidup,” ujar salah seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Para guru berharap Bupati Aceh Tenggara segera turun tangan mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan agar hak-hak tenaga pendidik tidak terus dikorbankan akibat dinamika internal birokrasi.
(Team)
